Temui pungli atau jadi korban pungli? Laporkan!

shares |

Warta Kita - Komitmen presiden Jokowi memberantas pungli sepertinya benar - benar serius dengan di dukung jajarannya. Setelah beberapa waktu lalu terungkap kasus pungli pengurusan izin kepelautan di perhubungan laut kementerian perhubungan dalam Operasi Tangkap Tangan, lalu di bentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli atau disingkat Satgas Saber Pungli.

Pungli memang sangat mengakar di kebudayaan birokrasi di indonesia yang hampir sukar di hapuskan. Ada dua aspek yang turut melancarkan praktek pungli ini pertama dari masyarakat yang tidak sabar, tidak tahu atau ribetnya birokrasi yang membuat malas hingga memilih jalan cepet ataupun banyak ditemukannya Aparatur Sipil Negara yang memanfaatkan jabatannya di posisi strategis di pelayanan terhadap masyarakat sehingga menarik uang pungli.

Pungli ini terjadi hampir di setiap instansi maupun lembaga yang bersentuhan dengan masyarakat langsung mulai dari tingkat desa, kecamatan, pengurusan kependudukan dan sipil, lapas, pengurusan perizinan kendaraan bermotor di samsat, sertifikasi keahlian maupun perizininan usaha.

Modus operandi pungli yang ada pun bermacam-macam, mulai dari oknum polisi lalu lintas yang menyebut dengan titip karena melanggar peraturan lalu lintas, biaya check fisik kendaraan,  administrasi, hingga uang capek.

Namun, pemerintah akan benar - benar serius menangani pungli ini bahkan yang nilainya kecil misalnya 10ribu rupiah. Di salah satu keterangannya presiden jokowi menyebutkan "uangnya memang kecil, tapi jika dikumpulkan yang kecil - kecil ini dari berbagai instansi dari mulai sabang sampai merauke maka nilainya mencapai puluhan triliun rupiah

Sementara itu menikdaklanjuti komitmen presiden Jokowi dalam memberantas pungli utamanya di pelayanan publik yang paling sering terjadi, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen Pan-RB) melalui Menteri PAN RB Asman Abnur memberikan surat edaran khusus dalam upaya pencegahan dan penanganan pungli yang di dalam isinya salah satu pokoknya ada setiap kepala lembaga dan pimpinan instansi di wajibkan me release nama - nama oknum pelaku pungli yang kedapatan di masing - masing instansinya hal ini sebagai bentuk efek jera sehingga PNS lain pun tidak berani coba - coba.

Menteri Asman Abnur juga menghimbau masyarakat yang mengetahui atau mengalami pungli agar secepatnya melaporkan hal tersebut ke Pemerintah, pemerintah berkomitmen menindaklanjuti laporan masyarakat sekecil apapun dalam tempo sesingkat - singkatnya. Paling lambat 3 hari laporan tersebut akan di tindaklanjuti. Untuk melapor masyarakat tidak perlu takut.

Sementara mekanisme pelaporannya sendiri masyarakat melalui situ resmi permerintah di lapor.go.id, SMS melalui 1708 atau lewat media sosial Twitter @LAPOR1708.

Layanan Lapor ini pun sidah terintegrasi ke 100 unit dari kementerian maupun lembaga pemerintah yang siap untuk menindaklanjuti setiap aduan.

Related Posts

0 komentar:

Post a Comment