#SaveDahlanIskan, Benarkah Dahlan Iskan Bersalah?

shares |

Warta Kita - Baru - baru ini mantan Menteri BUMN sekaligus CEO Jawa Pos Dahlan Iskan ditetapkan menjadi Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan akan ditahan dalam waktu 20 hari kedepan. Penetapan tersangka kepada mantan orang nomor satu di kementerian BUMN yang akrab dipanggil Abah Dahlan Iskan ini setelah namanya dikaitkan dengan kasus pelepasan aset PT. Panca Wira Utama (PT. PWU) saat dirinya menjabat sebagai direktur utama BUMD Jawa Timur. 

Dahlan disangkakan melakukan hal yang merugikan daerah tersebut karena menjual aset PT. PWU tersebut dibawah NGOP yang seharusnya.

Beberapa waktu yang lalu memang telah menjalani pemeriksaan sebagai sakti terkait kasus tersebut terhitung selama 5 kali pemeriksaan sebelum akhirnya oleh penyidik statusnya dinaikan menjadi tersangka dan kepala kejaksaan tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung menetapkan bahwa Dahlan Iskan akan ditahan dalam 20 hari ke depan, hal ini agar penyelesaian proses hukum kasus tersebut dapat di tangani lebih cepat hemat maruli.

Maruli sendiri dilain keaempatan menyebutkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang akhirnya mengubah status Dahlan Iskan menjadi tersangka, tetapi mengenai detailnya yang bersangkutan tidak mau berbicara lebih jauh.

Sementara itu, dari pihak Dahlan Iskan menyebutkan melalui kuasa hukumnya bahwa penahanan yang dilakukan terhadap client nya tersebut merupakan hal yang sangat berlebihan mengingan Dahlan Iskan selaku kooperatif untuk mengikuti semua proses hukum yang ada sejak statusnya masih sebagai saksi. Menanggapi penetapan status Dahlan Iskan sebagai tersangka juga menjadi tanda tanya baginya dan tidak beralasan lanjut Pieter Talaway.

Kenpa Pieter menyebut penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka oleh kejati Jatim tidak beralasan sendiri karena menurutnya secara kebijakan proses restrukturisasi aset  PT. PWU sudah melalui mekanisme yang seharusnya. Bagaimana yang selama ini di persoalkan mengenai pelanggaran perda no. 5 tahun 1999 karena tidak seizin dari DPRD padahal sudah ada surat dengab nomor 593/6083/040/2002 dimana dalam surat tersebut memberikan persetujuan untuk pelepasan aset PT. PWU itu ditanda tangani langsung oleh ketua DPRD berdasar hasil rapat di komisi C.

Related Posts

0 komentar:

Post a Comment